BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Badan Pusat Statistik (BPS)
4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan
a.	Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Kantor Statistik pertama kali didirikan oleh Departement Van Lanbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, kerajinan dan Perdangan) pada bulan Februari 1920 di Bogor. Kantor ini diserahi tugas untuk mengelola dan mempublikasikan data statistik terutama yang berkaitan dengan bead an cukai. Pada bulan september 1924 nama lembaga tersebut diganti menjadi Centraal Kantoor Voor de Statistiek (CKS atau Kantor Pusat Statistik) dan dipindahkan ke Batavia. Kantor Pusat Statistik, selian mencakup bidang administrasi mencakup juga bagian yang menangani Urusan Umum, Statistik Perdagangan, Statistik Pertanian, Statistik Kerajinan, Statistik Konjungtor, Statistik Sosial. Produk perundang-undangan yang dihasilkan pada waktu diantaranya adalah Volkstelling Ordonnatie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128) yang menjadi dasar pelaksanaan Sensus Penduduk pada tahun 1930, dan Statistik Ordonnantie 1934 (Staatsblad Nomor 508) tentang kegiatan perstatistikan.
b.	Masa Pemerintahan Jepang
Pada tahun 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Dengan demikian CKS beralih ke pemerintahan militer Jepang, dan kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang (Data Militer). Nama CKS diubah menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dan bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu).
c.	Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kekalahan Jepang terhadap Sekutu menyemangati pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Pemerintahan baru dibawah Presiden Soekarno segera membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang baru. Untuk menangani kegiatan statistik dibentuklah Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI) yang dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Pada awal 1946, KAPPURI pindah mengikuti berpindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta. Dialih pihak, CKS diaktifkan kembali oleh pemerintahan Federal (Belanda) berkedudukan di Jakarta.
Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Kemakmuran Nomor 219/SC, tanggal 12 Juni 1950, KAPPURI diubah menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan berada dibawah naungan Kementerian Kemakmuran. Peraturan ini diubah lagi pada tanggal 1 Maret 1952, melalui Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS dinyatakan berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Perekonomian. Berdasarkan Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 18.099/M tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS dibagi menjadi 2 bagisn yaitu Afdeling A merupakan bagian Riset dan Afdeling B merupakan bagian Penyelenggara dan Tata Usaha. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 1957, terhitung mulai 1 juni 1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik dan urusan statistik yang semula menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri Perekonomian dialihkan menjadi wewenang dan langsung berada di bawah Perdana Menteri. Berdasarkan Keppres ini pula secara formal nama Biro Pusat Statistik dipergunakan. Pada tanggal 24 September 1960, UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus menggantikan Volkselling Ordonnantie 1930 ( Staatsblad 1930 Nomor 128). Pada tanggal 26 September 1960, UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik diundangkan menggantikan Statistiek Ordonnantie 1934 (Staatsblad Nomor 508). Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 26/P.M/1958 tanggal 16 Januari 1958, BPS diberi tugas melakukan pekerjaan persiapan Sensus Penduduk. Kegiatan Sensus Penduduk terlaksana pada tahun 1961. Sensus Penduduk pertama yang dilakukan sejak masa kemerdekaan. 
Diberlakukannya UU Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik, merupakan momen penting peralihan produk statistik koloni menjadi statistik nasional. Karena itulah, tanggal 26 September selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Statistik yang diperingati setiap tahun. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, kebutuhan terhadap data statistik semakin penting dan beragam. Karena itu diperlukan penyempurnaan terhadap perangkat hukum yang ada, sehingga pada tanggal 19 Mei 1997, Presiden Republik Indonesia mengesahkan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sekaligus mengubah Biro Pusat Statistik menjadi Badan Pusat Statistik (BPS). 

4.1.2	Visi dan Misi BPS
a.	Visi
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.
b.	Misi
1.	Memperkuat landasan konstitutional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.
2.	Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
3.	Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat unuversal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.
5.	Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam rangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.
4.1.3	Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPS
Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya seperti tercantum dibawah ini, BPS juga dibatasi oleh 10 prinsip etika perstatiatikan yang tercantum dalam United Nations Fundamental Principle of Official Statistics.
a.	Tugas
Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.	Fungsi
1.	Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang kegiatan statistik.
2.	Penyelenggaraan statistik dasar.
3.	Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS.
4.	fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerinta di bidang kegiatan statistik.
5.	Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum. Persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
c.	Kewenangan
1.	Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya
2.	Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
3.	Penetapan sistem informasi dibidangnya
4.	Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional
5.	Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
a)	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kegiatan statistik
b)	Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral
4.1.4	Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes dapat dilihat pada lampiran 1. Berikut tugas setiap jabatan Badan Pusat Statistik sebagai berikut :
a.	Tugas Kepala BPS sebagai berikut :
1.	Memimpin BPS sesuai dengan tugas BPS serta membina aparatur BPS agar berdaya guna dan berhasil guna.
2.	Menentukan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang ststistik yang secara fungsinal menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
b.	Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah menyelenggarakan pembinaan pengelolahan keuangan, kepegawaian dan organisasi, perlengkapan dan pembekalan, pengendalian serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan BPS.
c.	Tugas Kasi Statistik Sosial adalah menyelenggarakan pembinaan statistik sosial dan ketenagakerjaan serta kesejahteraan rakyat.
d.	Tugas Kasi Statistik Produksi adalah menyelenggarakan penggunaan pembinaan kegiatan statistik pertanian, industri, konstruksi, pertambangan dan energi.
e.	Tugas Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik adalah menyalenggarakan pembinaan statistik.
f.	Tugas Kasi Pengelolaan dan Diseminasi Statistik adalah mempunyai tugas melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengolahan jaringan, dan rujukan statistik serta diseminasi dan layanan statistik.
g.	Tugas kelompok jabatan Fungsional adalah mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2	Analisis Data
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pusat Statistik adalah pada pegawai tetap dengan pemberian gaji yang diterima setiap bulannya yang berjumlah 37 pegawai. Selain gaji pokok, Badan Pusat Statistik juga memberikan tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan struktural, dan tunjangan khusus. Pemberian gaji pokok pada Badan Pusat Statistik berdasarkan pangkat atau jabatan dari pegawai yang bersangkutan. Penulis ingin mengetahui perhitungan pajak penghasilan  pasal 21 yang dilakukan berdasarkan tingkat golongan oleh Badan Pusat Statistik. Perhitungan yang akan menjadi contoh adalah perhitungan pada golongan IV, karena penghasilannya paling besar di Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, penulis mengambil contoh perhitungan golongan IV. Berikut perhitungan pajak penghasilan pasal 21 selama satu tahun :
a.	Kasus perhitungan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh golongan IV

Tabel 4.1
Perhitungan PPh 21 yang dibuat Perusahaan
Sapto Harjuli Wahyu, S.Si (K/3) Eselon IIIA
Kepala BPS Kab. Brebes 
Masa:  Januari – Desember 2012
*Penghasilan Bruto		
Gaji Pokok/ Pensiun	Rp. 46.008.100	
Tunjangan Istri (10% x Gaji Pokok)	Rp.   4.600.810	
Tunjangan Anak ( 2 x 2% x Gaji Pokok)	Rp.   1.840.324	
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga	Rp. 52.449.234	
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp.                 0	
Tunjangan Struktural / Fungsional	Rp.  16.380.000	
Tunjangan Beras	Rp.   2.968.000	
Tunjangan Khusus	Rp.             736	
Tunjangan Lain-lain	Rp.                 0	
Jumlah	Rp. 71.797.970	
*Pengurang		
Biaya Jabatan / Biaya Pensiun (5% x Jumlah Penghasilan Bruto)	Rp.   3.589.898	
Iuran Pensiun atau Iuran THT (4,75% x Jumlah Gaji Dan Tunjangan Keluarga)	Rp.   2.491.338	
Jumlah Pengurang	Rp.   6.081.236	
*Penghitungan PPh Pasal 21		
Jumlah Penghasilan Neto	Rp. 65.716.734	
Jumlah Penghasilan Neto (setahun)	Rp. 65.716.734	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp. 21.120.000	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 44.596.734	
PPh Pasal 21 Terutang	Rp.   2.229.800	
PPh Pasal 21 yang telah dipotong	Rp.   2.229.800	
PPh Pasal 21 kurang/ lebih bayar	Rp.      NIHIL	

Tabel 4.2
Perhitungan PPh 21 yang dibuat Penulis
Sapto Harjuli Wahyu, S.Si (K/3) Eselon IIIA
Kepala BPS Kab. Brebes
Masa:  Januari – Desember 2012
*Penghasilan Bruto		
Gaji Pokok/ Pensiun	Rp.  46.008.100	
Tunjangan Istri (10% x Gaji Pokok)	Rp.   4.600.810	
Tunjangan Anak ( 2 x 2% x Gaji Pokok)	Rp.   1.840.324	
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga	Rp. 52.449.234	
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp.                 0	
Tunjangan Struktural / Fungsional	Rp.  16.380.000	
Tunjangan Beras	Rp.   2.968.000	
Tunjangan Khusus	Rp.             736	
Tunjangan Lain-lain	Rp.                 0	
Jumlah	Rp. 71.797.970	
*Pengurang		
Biaya Jabatan / Biaya Pensiun (5% x Jumlah Penghasilan Bruto)	Rp.   3.589.898	
Iuran Pensiun atau Iuran THT (4,75% x Jumlah Gaji Dan Tunjangan Keluarga)	Rp.   2.491.338	
Jumlah Pengurang	Rp.   6.081.236	
*Penghitungan PPh Pasal 21		
Jumlah Penghasilan Neto	Rp. 65.716.734	
Jumlah Penghasilan Neto (setahun)	Rp. 65.716.734	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Perhitungan:
Wajib Pajak                        =Rp 15.840.000
Kawin                                 =Rp   1.320.000
Tanggungan 3 anak
Rp 1.320.000 x 3               =Rp    3.960.000+
Jumlah	                                =Rp 21.120.000	

Rp. 21.120.000	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 44.596.731	
PPh Pasal 21 Terutang
5% x Rp 44.596.731 = Rp 2.229.800	
Rp.   2.229.800	
PPh Pasal 21 yang telah dipotong	Rp.   2.229.800	
PPh Pasal 21 kurang/ lebih bayar	Rp.      NIHIL	

4.3	Pembahasan
Dari hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama bulan Januari sampai Desember 2012 diketahui bahwa gaji pokok yang diberikan berdasarkan tingkat golongan IV. Berikut rincian perhitungannya :
a.	Gaji pokok
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang peraturan gaji. Gaji pokok diperoleh dari pangkat pegawai yaitu golongan IV, perhitungannya jumlah dari rekapan setahun termasuk gaji ke-13 yang diberikan pada bulan Juni. Lihat daftar Gaji induk pada lampiran 3.
b.	Tunjangan Istri 
10% x Gaji pokok 
10% x Rp 46.008.100= Rp 4.600.810

c.	Tunjangan Anak
Tunjangan Anak diperoleh dari jumlah anak maksimal 2 anak kemudian dikalikan dengan 2% dan gaji pokok
Perhitungan:
2 x 2% x Gaji pokok
2 x 2% x Rp 46.008.100 = Rp 1.840.324
d.	Tunjangan Struktural/ Fungsional
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Tunjangan Struktural diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan atau pangkat yang bersangkutan. Berikut tabel tunjangan struktural :
Tabel 4.3
Tunjangan Struktural
No	Eselon	Tunjangan	
1	IA	5.500.000	
2	IB	4.350.000	
3	IIA	3.250.000	
4	IIB	2.050.000	
5	IIIA	1.260.000	
6	IIIB	980.000	
7	IVA	540.000	
8	IVB	490.000	
9	VA	360.000	

Dari keterangan tabel di atas maka Sapto Harjuli Wahyu, S.Si dengan jabatan Eselon III A diberikan tunjangan sebesar Rp 1.260.000 jadi untuk setahunnya : Rp 1.260.000 x 13 = Rp 16.380.000

e.	Tunjangan Beras
Tunjangan beras yang diberikan berupa uang yang telah memenuhi peraturan perpajakan. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan tunjangan beras sebanyak dua kali. Adapun kenaikan tujangan beras tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : PER-11/PB/2012 tanggal 7 Maret 2012 Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang bagi penerima pensiun/tunjangan bersifat pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 Rp 5.805,- ditetapkan menjadi Rp 5.900,- per kilogram.
2. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : PER-21/PB/2012 tanggal 9 juli 2012 pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang bagi penerima pensiun/tunjangan bersifat pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012 dari Rp 5.900,- ditetapkan menjadi sebesar Rp 6.750,- per kilogram.
Jadi perhitungannya :
Januari – Agustus		= Rp 5.900 x 10kg x 4 x 8 = Rp 1.888.000
September – Desember	= Rp 6.750 x 10kg x 4 x 4 = Rp 1.080.000+
Jumlah						       = Rp 2.968.000

f.	Biaya Jabatan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan   besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum Rp 6.000.000 per tahun atu Rp 500.000 per bulan.
Perhitungan : 
Perhitungan : 5% x Rp 71.797.970  = Rp 3.589.898
g.	Iuran Pensiun
Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS dinyatakan bahwa PNS wajib membayar iuran 10% dari penghasilan(Gaji pokok ditambah tunjangan keluarga). Iuran tersebut diperuntukkan : 4,75% untuk pensiun; 3,25% untuk THT; dan 2% untuk asuransi kesehatan.
Perhitungan : 
4,75% x Rp 52.449.234 = Rp 2.491.338
h.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 7 angka 1 menyatakan penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar yaitu:
1.	Diri wajib pajak orang pribadi sebesar Rp. 15.840.000,-
2.	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin sebesar Rp. 1.320.000,-
3.	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung sebesar Rp15.840.000,-
4.	Tambahan untuk satu orang tanggungan dengan maksimal 3 orang tanggungan sebesar Rp. 1.320.000,-
Perhitungan :
Wajib Pajak                       			 =Rp 15.840.000
Kawin                                			 =Rp   1.320.000
Tanggungan 3 anak (Rp 1.320.000 x 3)          	 =Rp   3.960.000+
Jumlah	                               			 =Rp 21.120.000
i.	Pajak Penghasilan yang terutang 
Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 menjelaskan lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagai berikut:
1.	Sampai dengan Rp 50.000.000,- tarifnya 5%
2.	Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- tarifnya 15%
3.	Diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- tarifnya 25%
4.	Diatas Rp 500.000.000,- tarifnya 30%
Perhitungan : 
Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 44.596.734, jadi lapisan yang berlaku dengan pengenaan tarif sebesar 5%.
Pajak Penghasilan yang terutang :
5% x Rp 44.596.734 = Rp 2.229.800
Berdasarkan perhitungan dan rincian diatas bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dinyatakan Nihil. Perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungannya sesuai dengan pengenaan tarif yang sudah ditentukan oleh Undang- undang perpajakan.