Text
Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Democratic Governance (Studi Kasus Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang) (laporan penelitian)
Perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah pada era reformasi saat ini, sangat berbeda dengan proses perumusan kebijakan di era orde baru. Saat ini masyarakat menuntut adanya perubahan dalam sistem perumusan kebijakan Perumusan suatu kebijakan publik yang baik harus didasarkan kepada tata pemerintahan yang baik dan demokratis (Democratic Governance). Konsep Tata Kelola pemerintahan demokrasi memiliki arti kekuasaan rakyat atau dengan kata lain merupakan sebuah bentuk pemerintahan dimana rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, konsep ini digunakan sebagai kerangka kerja kelembagaan untuk memperkuat otonomi desa. Namun kenyataannya adalah praktik pemerintahan yang baik di Indonesia masih belum maksimal dengan lebih banyak praktik dana desa yang masih belum diarahkan ke public. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bentuk dan praktik pengelolaan dana desa serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pengelolaan dana desa yangakan dilihat dari proses transparansi, akuntabilitas, dan Partisipatif Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk menggambarkan penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa. Metode analisis data yang digunakan reduksi data, data display, verifikasi kesimpulan. Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tlagasana secara normatif telah sesuai dan cukup baik, meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam pengaplikasian di lapangan serta implikasi kebijakan yang belum maksimal. Penelitian ini dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan pemerintahan yang baik khususnya di lembaga pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.
Kata Kunci : dana desa, perspektif democratic governance
Tidak tersedia versi lain